Aturan ini tertera dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh
Otoritas Federal Untuk Sumber Daya Manusia Pemerintah (FAHR). Ini berlaku untuk
karyawan departemen dan kementerian pemerintah federal.
Aturan baru ini mulai berlaku Minggu, 29 Agustus. Aturan tes
PCR juga berlaku bagi karyawan yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk
mengambil vaksin.
Surat edaran FAHR menambahkan: “Perusahaan outsourcing dan
layanan publik yang dikontrak oleh entitas pemerintah federal harus melakukan
tes PCR setiap 48 jam untuk karyawan mereka yang bekerja penuh waktu di kantor
pemerintah.”
Perusahaan-perusahaan tersebut akan menanggung semua biaya tes
PCR. Karyawan yang telah menerima dua dosis vaksin Covid-19 dibebaskan.
Konsultan dan tenaga ahli yang harus menghadiri rapat atau
hadir di kantor pemerintah harus memiliki hasil negatif dari tes PCR yang
dilakukan tidak lebih dari 48 jam sebelumnya. Individu yang divaksinasi
dikecualikan.
Sebelumnya, FAHR telah mengumumkan bahwa individu yang tidak
divaksinasi harus menunjukkan hasil tes PCR negatif untuk mengunjungi
departemen dan kementerian pemerintah federal. Tes harus diambil dalam waktu 48
jam sebelum kunjungan.
Beberapa perusahaan swasta di UEA juga telah mengubah
kebijakan pengunjung tempat kerja mereka, membatasi tempat mereka hanya untuk
orang yang divaksinasi.
“Sektor pemerintah dan beberapa perusahaan swasta telah
mengubah kebijakan pengunjung tempat kerja mereka dengan membatasi hanya untuk
pengunjung yang sudah divaksinasi untuk melindungi karyawan yang terkena
penyakit ini,” kata Mayank Patel, kepala Cabang Adecco Middle East, sebuah
perusahaan HR Solutions global.
UEA adalah salah satu negara yang penduduknya paling banyak divaksinasi. Hampir 85 persen
penduduk telah menerima setidaknya satu dosis suntikan yang menyelamatkan jiwa.
Hampir 75 persen penduduk divaksinasi penuh terhadap virus.
Vaksin di UEA diberikan secara gratis. Vaksin tersedia untuk
penduduk berusia tiga tahun ke atas.
No comments:
Post a Comment